PENGUMUMAN LPJK PROVINSI JAWA TENGAH | Nomor: 1/P/Lpjkd Prov-JT/2012

image

LPJK PROVINSI JAWA TENGAH
JL. GUBERNUR BUDIONO NO. 9 SEMARANG


PENGUMUMAN

Nomor: 1/P/Lpjkd Prov-JT/2012

 

Dalam rangka pelayanan SBU/SKA/SKTK untuk persyaratan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Tahun 2012, Pengurus LPJK Provinsi Jawa Tengah memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. SBU/SKA/SKTK yang dapat dipergunakan adalah :
    a. Semua SBU/SKA/SKTK yang belum habis masa berlakunya;
    b. SBU yang habis masa berlakunya, diperpanjang dan diganti dengan SBU Baru
        melalui Asosiasi/LPJK Provinsi Jawa Tengah;
    c. SKA/SKTK yang habis masa berlakunya, diperpanjang dengan sertifikat baru
        melalui Asosiasi Profesi/Institusi Diklat;
2. SBU dengan format lama yang diterbitkan setelah 30 September 2011 agar
    diregistrasi ulang;
3. Seluruh SBU/SKA/SKTK diganti dengan menggunakan Sertifikat Format Baru
    selambatlambatnya tanggal 31 Juli 2012;
4. Kepada seluruh pemegang sertifikat SBU/SKA/SKTK untuk mempersiapkan berkas
   dalam rangka penggantian sertifikat dengan menyampaikan data pendukung yang
   valid;
5. Permohonan Baru SBU/SKA/SKTK tetap dilayani sesuai prosedur :
    1) Permohonan SBU melalui Asosiasi bagi Badan Usaha yang menjadi anggota
        asosiasi;
    2) Permohonan dapat langsung ke LPJK Provinsi Jawa Tengah c.q. Unit Layanan
        Sertifikasi Daerah (ULSD) bagi Badan Usaha yang belum menjadi anggota
        asosiasi;
    3) Permohonan SKA melalui asosiasi profesi yang bersangkutan;
    4) Permohonan SKTK melalui BSK yang berdomisili di Jawa Tengah.
6. Sedangkan bagi Permohonan Perubahan Klasifikasi/ Kualifikasi SBU/SKA/SKTK
    belum dapat dilayani.
7. Rincian penjelasan lebih lanjut dapat diakses lewat www.pilarjakon.com atau dapat
    menghubungi Kantor LPJK Provinsi Jawa Tengah Jl. Gubernur Budiono No. 9
    Semarang Tlp. 024.8506365.


Semarang, 20 Januari 2012
Pengurus LPJK Provinsi Jawa Tengah

 

 


Penjelasan Pengumuman LPJK Provinsi Jawa Tengah
Nomor: 1/P/Lpjkd Prov-JT/2012 tanggal 12 Januari 2012



Angka 1.
Yang dimaksud dengan SBU/SKA/SKTK adalah Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, Sertifikat Keterampilan Kerja yang telah diregistrasi oleh LPJK baik LPJKN, LPJKD maupun LPJK Provinsi.

Huruf a.
Semua SBU/SKA/SKT-K yang pada waktu dipergunakan mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi masih berlaku, termasuk apabila ditetapkan menjadi pemenang pada waktu penanda tanganan kontrak, sertifikat belum habis masa berlakunya;

Huruf b.
Perpanjangan melalui asosiasi perusahaan masing-masing, yaitu asosiasi yang sama pada waktu pengurusan awal.
Asosiasi yang dimaksud adalah asosiasi perusahaan yang menjadi kelompok unsur sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154 Tahun 2011 baik Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi Jawa Tengah, serta asosiasi perusahaan lain yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan LPJKN.
Masa waktu perpanjangan hanya sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 dengan mengganti SBU format lama (format portrait) dengan sertifikat format baru (format landscape).

Huruf c.
Perpanjangan SKA melalui asosiasi profesi masing-masing, yaitu asosiasi yang sama pada waktu pengurusan awal.
Perpanjangan SKT-K melalui Institusi Diklat masing-masing, yaitu BSK yang sama pada waktu pe-ngurusan awal, dan hanya diperkenankan yang berdomisili di Provinsi Jawa Tengah.
Masa waktu perpanjangan hanya sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 dengan mengganti Sertifikat lama dengan sertifikat format baru (format landscape).

Angka 2.
Registrasi ulang dilakukan dengan tukar guling antara sertifikat format lama (format portrait) dengan sertifikat format baru (format landscape), dengan prosedur melalui asosiasi perusahaan masing-masing.

Angka 3.
Penggantian SBU akan dilakukan oleh Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) Tingkat Provinsi dan penggantian SKA/SKTK dilakukan oleh Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) Tingkat Provinsi, yang mekanisme akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan LPJKN yang akan terbit.

Angka 4.
Data pendukung seperti PJT/PJB harus memiliki SKA / SKTK yang masih berlaku.
Referensi pekerjaan oleh PJT/PJB maupun Badan Usaha harus sesuai asas nyata.

Angka 5.
Permohonan baru SBU/SKA/SKTK dilayani sesuai mekanisme yang diatur dalam :

  • Peraturan LPJK Nomor 02 Tahun 2011 , Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, Dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
  • Peraturan LPJK Nomor 03 Tahun 2011 , Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, Dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi;
  • Peraturan LPJK Nomor 04 Tahun 2011 , Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Ahli Konstruksi;
  • Peraturan LPJK Nomor 05 Tahun 2011 , Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi;

Butir 1)
Asosiasi yang dimaksud adalah asosiasi perusahaan yang menjadi kelompok unsur sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154 Tahun 2011 baik Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi Jawa Tengah, serta asosiasi perusahaan
lain yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan LPJKN.

Butir 2)
Asosiasi yang tidak termasuk dalam kelompok unsur sesuai keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 154 Tahun 2011, permohonan Sertifikat Baru akan dilayani oleh Unit Layanan Sertifikasi Daerah (ULSD) yang dibentuk oleh Pengurus LPJK Provinsi Jawa Tengah, de-ngan alamat Jl. Gubernur Budiono Nomor 9 Semarang.

Butir 3)
Asosiasi yang dimaksud adalah asosiasi profesi yang menjadi kelompok unsur sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154 Tahun 2011 baik Tingkat Nasional maupun Tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan/atau asosiasi profesi lain yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan LPJKN dan/atau asosiasi profesi yang telah mendaftar ulang ke LPJKN di Gedung Balai Krida Jl. Iskandarsyah 35 Kebayoran Baru Jakarta.

Butir 4)
Permohonan Baru SKTK tidak diperkenankan melalui Institusi Diklat/BSK yang berdomisili diluar wilayah Provinsi Jawa Tengah;

Angka 6.
Perubahan Klasifikasi (Bidang/Sub Bidang/Bagian Sub Bidang) dan Kualifikasi (Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6), tidak dilayani, sesuai Surat Edaran Pengurus LPJKN Nomor: 1/SE/LPJK-N/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011.
Pelayanan perubahan akan dilayani oleh Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) LPJK Provinsi Jawa Tengah setelah mendapat lisensi dari LPJKN.

Angka 7
Cukup jelas