ARTIKEL TERBARU
image

Pustaka Digital

 

Copyright © 2013 LPJK Provinsi Jawa Tengah · All Rights Reserved · Powered by Angkasa

Redaksi menerima sumbangan tulisan, foto, artikel atau tulisan lain yang sesuai dengan isi majalah. Tulisan atau artikel dengan format dua spasi, maksimal 4 hal merupakan pendapat pribadi penulis yang setelah disumbangkan (dikrim) memberikan hak pada redaksi untuk menayangkannya.

Langganan Artikel

 

.

 

LPJKN Terbitkan Perlem No. 02, 03, 04, dan 05 Tahun 2011

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), dalam langkah kerjanya November 2011, tepatnya tanggal 29 telah mengeluarkan Peraturan Lembaga (Perlem) No : 02 tentang Tata Cara Registrasi Ulang Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Serifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. Perlem No : 03 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Serifikat Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi. Perlem No : 04 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi dan Perlem No : 05 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi.

Peraturan Lembaga yang ditetapkan dan ditanda tangani Ketua Ir. Tri Widjajanto K, MT dengan para wakil ketua masing-masing Wakil Ketua I Dr. Ir. Putut Marhayudi, Wakil Ketua II Prof. Dr. Ir. Wiratman W dan Wakil Ketua III Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tengah dan terus akan ditingkatkan pemerintah dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlem, juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi LPJK Provinsi, dalam melaksanakan serta melayani kepentingan para anggota. Perlem No. 02 yang terdiri dari 5 Bab dengan 36 pasal, secara rinci telah mengatur berbagai hal yang bersangkutan registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat badan usaha (SBU) jasa pelaksana konstruksi, Bab II Pasal 2 mengenai maksud dan tujuan serta lingkup pengaturan dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan registrasi ulang SBU yang masih berlaku, perpanjangan SBU yang telah habis masa berlakunya dan permohonan baru SBU sampai dengan terbetuknya unit sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan. Peraturan juga bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan registrasi ulang SBU yang masih berlaku, perpanjangan SBU yang telah habis masa berlakunya dan permohonan baru SBU sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi sebagaimana diatur dalam Bab III bagian keempat (pasal 9) ditegaskan penggolongan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria resiko dan atau kriteria penggunaan teknologi dan atau kriteria besaran biaya, dapat dibagi jenjang kompetensinya dalam Gred a) kualifikasi usaha besar (usaha non kecil) berupa gred 7, gred 6 dan gred 5. b) kualifikasi usaha kecil berupa gred 4, gred 3, gred 2 dan gred 1 (usaha orang per orang ).

Selain itu, juga ditetapkan persyaratan penetapan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana pada ayat (1) didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha. Penetapan atas tingkat.kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha jasa pelaksana konstruksi sebagai mana pada ayat (2) didasarkan pada penilaian atas a) pengalaman. b) Sumber Daya Manusia. c) Kekayaan Bersih dan d) peralatan. Penilaian atas peralatan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d hanya diperuntukkan bagi persyaratan kualifikasi Gred 6 dan gred 7.

Masih berkaitan dengan SBU dalam bab yang sama pasal 11 ditentukan setiap Badan Usaha harus memiliki a) PJBU untuk semua kualifikasi. b) PJT untuk semua kualifikasi dan c) PJB untuk kualifiksi Gred 5, gred 6 dan gred 7. Ketentuan untuk PJBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk a) badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas adalah Direktur Utama atau salah seorang Direktur yang ditetapkan oleh Badan Usaha. b) badan usaha berbadan hukum koperasi adalah pengurus yang ditetapkan oleh koperasi, masing – masing sesuai dengan akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya. c) badan usaha bukan badan hukum adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan oleh badan usaha.

Ketentuan PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk a) badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah pegawai yang ditetapkan oleh Badan Usaha, yang harus memiliki SKTK atau SKA serta berpengalaman kerja. b) badan usaha berbadan hukum Koperasi adalah pegawai yang ditetapkan oleh Koperasi, yang harus memiliki SKTK atau SKA serta berpengalaman kerja dan c) Badan Usaha bukan Badan Hukum adalah pegawai yang ditetapkan oleh Badan Usaha yang minimum harus memiliki SKTK serta ber pengalaman kerja.

Sedang untuk ketentuan PJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Badan Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas kualifikasi Gred 5, 6, dan 7 adalah tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan SKA sesuai dengan bidangnya, yang diangkat oleh Badan Usaha sebagai pegawai bekerja penuh waktu untuk bertanggung jawab dalam bidang pekerjaan tertentu. PJB sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dapat me rangkap sebagai PJT dan atau PJBU pada badan usaha yang sama. PJBU, PJT dan PJB harus bekerja penuh waktu, bertanggung jawab atas jalannya badan usaha dan dilarang merangkap menjadi PJBU, PJT dan PJB pada badan usaha jasa pelaksana konstruksi lain. Apabila PJT dan atau PJB badan usaha yang telah tercatat di LPJK keluar dari badan usaha, badan usaha wajib mengganti dan melaporkan ke LPJK.

Tentang registrasi sesuai dengan bab IV pasal 18 ayat (2) penyelenggara registrasi dilaksanakan oleh a) LPJK Nasional, untuk Badan Usaha yang memiliki sekurang – kurangnya 1 (satu) klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 Nasional dan Badan Usaha Asing yang membuka kantor perwakilan di Indonesia. b) LPJK Daerah, untuk usaha orang perseorangan gred 1 dan badan usaha dengan kualifikasi gred 2, 3, 4, 5, dan 6,

Dalam perlem No. 02, juga masih banyak hal – hal diatur baik dalam tata cara persyaratan registrasi SBU, penyelenggara penerbitan SBU, blanko SBU, pelaksanaan pemberian nomor registrasi, masa berlaku SBU legalisasi SBU, biaya sertifikasi, registrasi dan registrasi ulang dan sebagainya.

Dicabut :
Perlem Nomor 03 tentang tata cara registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat badan usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi, yang terdrii dari 5 Bab dengan 33 pasal, pada dasarnya hampir sama dengan isi Perlem No. 02. Dalam perlem Nomor 03 pada Bab V Pasal 33 dinyatakan pada pasal 33 bahwa peraturan lembaga ini mulai berlaku a) peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan b) peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perpanjangan Serifikat Badan Usaha, Serifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilam Kerja dan Registrasi Ulang Sertifikatg Badan Usaha dinyatakan DICABUT DAN DINYA TAKAN TIDAK BERLAKU.

Perlem Nomor 04 tentang Tata Cara registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifukat tenaga kerja ahli konstruksi, terdiri dari 7 Bab dengan 30 pasal, juga secara rinci mengatur serta menetapkan berbagai hal yang bersangkutan dengan masalah sertifikasi tenaga ahli konstruksi. Pada Bab III pasal 4 mengenai prinsip – prinsip registrasi tenaga ahli konstruksi a) nasional, dengan pengertian bahwa pelayanan program registrasi dapat diikuti oleh semua tenaga hli konstruksi yang memerlukan secara mudah dan sama di seluruh Indonesia, b) non diskriminatif kepada tenaga ahli konstruksi, dengan pengertian bahwa setiap tenaga ahli kons truksi berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan sama dalam progam registrasi. c) jujur dan adil. d) berkemampuan melayani permohonan registrasi dan memberikan kepastian kepada tenaga ahli konstruksi di setiap daerah, menetapkan waktu yang tersedia baginya untuk mengikuti progam registrasi.

Dalam pemberian kewenangan registrasi tenaga ahli konstruksi juga ditegaskan dalam pasal 5 (1) LPJK mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan registrasi tenaga ahlim konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi kerja di bidang jasa konstruksi dan (2) pelaksanaan registrasi tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pelaksana LPJK.

Sedang untuk tenaga kerja asing juga telah diatur dalam ayat 5 bagian dari pasal 12. dinyatakan pemohon wajib melampirkan dokumen tambahan a) foto copy paspor pemohon yang masih berlaku yang dilegalisasi oleh kedutaan/perwakilan negaranya di Indonesia. b) foro copy surat keterangan ijin kerja pemphon dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang telah dilegalisir. c) foto copy visa kerja pemohon yang sudah dilegalisasi oleh Kantor Imigrasi setempat. d) Surat rekomendasi dari perusahaan di mana pemohon bekerja di Indonesia dan e) surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang ada di Indonesia di mana pemohon menjadi anggotanya. f) dalam hal pemohon dari Negara anggota ASEAN, pemohon wajib melampirkan Serifikat Asean Chartered Professional Engineer atauAsean Architect dari Negara asal pemohon. g) dalam hal ini pemohon bukan dari Negara ASEAN, pemohoh diwajibkan melampirkan
1) bukti keanggotaan/surat keterangan sebagai anggota dari asosiasi profesi jasa konstruksi di Negara pemohon, 2) sertifikat kompetensi keahlian jasa konstruksi yang dimiliki pemohon yang diterbitkan oleh asosiasi profesi jasa konstruksi di Negara pemohon. 3) foto copy ijazah yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut dengan ketentuan latar belakang pendidikan pemohon harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan dan 4) daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf disertai dengan data evaluasi CPD pemohon, yang telah dilegalisir oleh Asosiasi Profesi Pemohon.

Selain itu, dalam Perlem Nomor 03 juga ditetapkan berbagai hal antara lain tentang klasifikasi bidang/sub bidang keahlian kerja jasa konstruksi, biaya pengembangan jasa konstruksi dan biaya pengganti cetak blanko SKA, jangka waktu proses registrasi, pemberian sanksi dan yang dikenakan sanksi jenis kategori dan mekanisme sanksi dan sebagainya.

Perlem Nomor 05, tentang tata cara registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat tenaga terampil konstruksi, yang terdiri dari 7 Bab dengan 30 pasal, pada dasarnya inti permasalahan yang diatur dan ditetapkan hampir sama dengan perlem sebelumnya yaitu Perlem Nomor 04.

Manager eksekutif Badan Pelaksana LJKD Jateng Muhadi, ST menjelaskan bagi yang memerlukan penjelasan tentang berbagai peraturan lembaga yang dikeluarkan LPJKN yang dikukuhkan Menteri PU Djoko Kirmanto beberapa waktu lalu, bisa menghubungi kantor LPJK Prov Jateng Semarang. “Sebenarnya, dalam perlem yang dikeluarkan ada beberapa hal atau bagian yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Berkaitan dengan hal ini, LPJK Prov. Jateng telah mengajukan usul-usul perubahan, agar pelaksanaan Perlem bisa lebih baik dan mantap di laksanakan di daerah. Hanya sampai sekarang, usulan yang diajukan belum mendapatkan jawaban,“ papar Muhadi yang sudah 11 tahun berkecimpung di Bapel LPJK Prov. Jateng. (har)


EDISI TERBARU
image

Edisi 19 - Tahun V - Oktober - Desember 2013



image

.

image
Komentar Pembaca

image

 

image

LPJK PROVINSI JAWA TENGAH

Web Design  

.