Kepala BP Konstruksi Kementerian PU Ir. Bambang Goeritno, S, MSc, MPA : SBU Bukan Untuk Komoditas

Ir. Bambang Goeritno, S, MSc, MPA

Percepatan pembangunan infrastruktur sudah menjadi tekad pemerintah, karena pembangunan di bidang ini merupakan salah satu pilar penggerak perekonomian. Tekad pemerintah ini, juga diiringi dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi mulai 2010 – 2015. Melalui gerakan ini, diharapkan dapat dihasilkan para tenaga kerja konstruksi yang benar – benar ahli dan terampil di bidangnya. Masalah tenaga kerja konstruksi ini, memang merupakan salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian, Pasalnya, sampai sekarang tercatat dari sekitar 5,4 juta tenaga kerja konstruksi, baru 10 persen tenaga ahli, 30 persen tenaga terampil dan 60 persen non terampil Sementara tenaga ahli bersertifikat nasional sebanyak 128.897 orang, terdiri dari 5.646 (ahli pemula), 88.558 (ahli muda), 30.950 (ahli madya) dan 3.743 (ahli utama). Sedangkan yang mempunyai sertifikat setingkat ASEAN untuk Insinyur baru 38 ACPE dan Arsitek 10 AA.

Padahal, rencana investasi kedepan jumlah dananya sangat besar, seperti tertuang dalam rencana investasi infrastruktur MP3EI di 6 Koridor sekitar Rp 1.786,10 trilyun, guna membangun jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, bandara, rel kereta, utilitas air, telematika dan lainnya. Dari 6 koridor tersebut, untuk Jawa sekitar Rp 855,7 trilyun. Sementara untuk kontraktor sebagai penyedia jasa dalam mendukung pembangunan infrastruktur ini, mencapai sekitar 7.078 konsultan dengan kualifikasi besar (40), menengah (260), kecil (5.688). Dan untuk kontraktor sekitar 155.775 dengan kualifikasi besar (1.358), menengah (18.356 ) dan kecil ( 136.061). Sedang perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA), untuk kontraktor 113 (Jepang 32 persen), Konsultan 74 (Jepang 27 per sen) dan terintegrasi 21 (Jepang 67 persen).

Pengurus LPJK Prov. Jateng bergambar bersama dengan Kepala BP
Konstruksi Kementrian PU

Berbagai pembangunan yang mulai dicanangkan tahun 2012 ini, disampaikan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Ir. Bambang Goeritno. S, MSc, MPA luar biasa besarnya. Sementara khusus di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana Rp 62 trilyun. “Pemerintah sudah menentukan Januari ini semua pekerjaan segera diumumkan, agar bias diketahui oleh para pengusaha, dilaksanakan pelelangan dan sebagainya dan 16 Maret diharapkan sudah bisa dilaksanakan penandatanganan kontrak kerja, sehingga pekerjaan bisa selesai pada waktunya,“ demikian dikatakan Bambang Goeritno di depan peserta Livelling Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi, di Hotel Santika Semarang, Rabu (18/1).

Livelling Pengurus LPJK Provinsi yang diselenggarakan BP Konstruksi Kementerian PU, berlangsung dua hari dan diikuti para pengurus LPJK dari 5 Provinsi, yaitu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat. Pertemuan ini, bertujuan menyamakan persepsi tentang berbagai peraturan dan perundangan dalam bidang jasa konstruksi,

sehingga antara LPJK Provinsi satu dengan yang lain, dan juga para pejabat terkait akan memperoleh kesamaan pandangan, sehingga pelaksanaan pembangunan insfrastruktur akan bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah.

Tujuan percepatan pembangunan infrastruktur, lanjut Kepala BP Konstruksi juga sangat tergantung dengan daerah. Untuk ini, diharapkan suasana kondusif dapat tercipta dan hal ini peran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ( LPJK ) Provinsi sangat besar. Juga para pengusaha jasa konstruksi harus dapat memperkuat struktur usaha yang kokoh, kompetitif. “Jumlah pengusaha jasa konstruksi memang meningkat. Hanya pening katan jumlah, belum diikuti dengan peningkatan kualitas dan hal ini menjadi satu tantangan. Pasalnya, pasar konstruksi belum sepenuhnya dikuasai anak – anak bangsa,“ tambahnya. Ia menambahkan, biarpun masih belum sepenuhnya menguasai, akan tetapi perkembangan 10 tahun terakhir, kompetensi kontraktor nasional sudah dapat bersaing di pembangunan proyek – proyek luar negeri khususnya di kawasan Asia Tenggara, Afrika dan Timur Tengah dalam bidang pembangunan jalan, jembatan, energy dan ketenagalistrikan.

Terkendala :
 Masih terkait dengan peran para penyedia jasa (kontraktor), ditegaskan agar para kontraktor benar – benar menyiapkan diri dengan sebaik – baiknya, Jangan hanya mau mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU) manakala akan mendapat pekerjaan saja. SBU juga bukan untuk komoditas. Tidak bisa lagi, memasukan permintaan SBU sekarang, keesokan harinya jadi, Pengajuan SBU sudah ada peraturannya. Kapan mulai memasukan dan kapan selesainya. “SBU pada dasarnya, digunakan sebagai alat pengendali agar pekerjaaan berkualitas. Jadi, jangan hanya buang – buang waktu dan energy untuk berdebat hal – hal yang tidak perlu,“ tuturnya seraya memberikan penegasan seperti dalam wawancara dengan “Pilar Jakon“ agar SBU tidak diperjual belikan.

Kepada para pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi yang hadir, diharapkan agar benar-benar bisa melaksanakan amanat yang diemban dan dipercayakan, demi terlaksananya pembangunan infrastruktur. Pemerintah sudah mencanangkan tekadnya mempercepat pembangunan infrastruktur demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tekad percepatan ini akan berhasil manakala semua pihak memberikan dukungan. “LPJK, jangan hanya terpaku dengan SBU, SKA dan SKTK saja, akan tetapi bisa memperkuat serta melaksanakan progam lainnya dalam penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi dan meningkatkan peran arbitrase,mediasi dan penilai ahli di dbidang jasa konstruksi,“ kata Kepala BP Konstruksi Kementerian PU Ir. Bambang Goeritno, S. MSc, MPA.
[] (hms)